RI Butuh Lebih Rp 2.200 Triliun untuk Capai Bauran EBT 34% pada 2030

Pemerintah telah menyepakati pendanaan transisi energi melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP). Salah satu target dalam dokumen JETP yaitu bauran energi baru terbarukan (EBT) 34% pada 2030.

Tak hanya itu, dalam dokumen JETP juga menargetkan emisi puncak gas rumah kaca (GRK) sebesar 290 MT CO2 pada 2030, dan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2050.

Menanggapi hal tersebut, lembaga Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, untuk bisa meraih target-target tersebut setidaknya diperlukan dana sebesar US$ 130 miliar atau setara Rp 1,98 kuadriliun, sampai dengan US$ 150 miliar atau setara Rp 2,28 kuadriliun.

“Untuk mencapai target-target tersebut tentu tidaklah mudah. Salah satu strategi yang bisa dilakukan guna mencapai target itu yaitu dengan melakukan pensiun dini pembangkist listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebelum tahun 2030,“ kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam siaran pers, Kamis (31/8).

Hal tersebut pasalnya tercermin dari IESR yang memperkirakan adanya penurunan kapasitas PLTU batu bara dapat mencapai 8,6 gigawatt (GW). Namun perlu dilakukan secara bertahap hingga tahun 2030. Ini tidak termasuk penurunan kapasitas PLTU off-grid, di luar wilayah usaha PLN.

“Hingga saat ini, minat IPG (International Partners Group) dan GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) untuk menyediakan pendanaan pensiun dini PLTU sangatlah rendah, padahal pengurangan PLTU diperlukan untuk meningkatkan penetrasi energi terbarukan,” ujar Fabby.

Fabby memperkirakan biaya pensiun dini tersebut mencapai US$ 4 miliar, di bawah nilai perkiraan yang diberikan oleh PLN sebelumnya. Dia menilai, IPG harus mau menyediakan pendanaan pensiun dini PLTU sebagai konsekuensi keterlibatan mereka dan mempertahankan kredibilitas JETP itu sendiri.